Undang-Undang KUHAP Baru: Perubahan Signifikan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.
arinanews.com - Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, menandai perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana negara. KUHAP adalah aturan hukum yang mengatur proses hukum untuk menangani tindak pidana, termasuk penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, dan sidang di pengadilan.
Apa itu KUHAP dan
Fungsinya?
KUHAP memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:
- Mengatur prosedur penanganan perkara pidana di Indonesia
- Memberikan panduan dalam menangani kasus pidana di sistem peradilan
- Menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses hukum pidana.
Perbedaan KUHAP Lama dan Baru
KUHAP baru memiliki beberapa perbedaan signifikan dengan KUHAP lama, antara lain:
- Struktur: KUHAP baru terdiri dari 2 buku, yaitu Ketentuan Umum dan Tindak Pidana, sedangkan KUHAP lama terdiri dari 3 buku
- Penafsiran Hukum: KUHAP baru tidak memperbolehkan penafsiran analogi, sedangkan KUHAP lama memperbolehkan
- Pertanggungjawaban Pidana: KUHAP baru berbasis pertanggungjawaban pidana yang ketat (strict liability), sedangkan KUHAP lama berbasis kesalahan (liability based on fault)
- Tanggung Jawab Pribadi: KUHAP baru membedakan antara tanggung jawab pribadi dan korporasi, sedangkan KUHAP lama tidak.
Kelebihan dan Kekurangan KUHAP Lama dan Baru.
Kelebihan KUHAP Baru:
- Memberikan pedoman yang jelas dalam menangani tindak pidana
- Menjamin keadilan dan kepastian hukum
- Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia.
Kekurangan KUHAP Baru:
- Beberapa pasal masih perlu direvisi
- Proses perubahan aturan masih lambat
Kelebihan KUHAP Lama:
- Lebih teruji dan terstruktur
- Pengaturan hukuman lebih rinci
Kekurangan KUHAP Lama:
- Tidak mengikuti perkembangan terkini
- Beberapa ketentuan sudah tidak relevan
- Kurangnya perlindungan terhadap korban.
KUHAP yang Saat Ini Banyak Disorot Masyarakat
Saat ini, KUHAP baru masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama mengenai perubahan dalam prosedur penanganan perkara pidana dan peningkatan perlindungan hak asasi manusia. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi KUHAP baru dalam menghadapi perkembangan zaman.
Pasal-Pasal yang Bermasalah Menurut Masyarakat
Beberapa pasal dalam KUHAP baru yang masih diperdebatkan oleh masyarakat, antara lain:
- Pasal 1 ayat (2) tentang penafsiran analogi
- Pasal 39 tentang pertanggungjawaban pidana yang ketat
- Pasal 48-54 tentang tanggung jawab korporasi
Dengan demikian, KUHAP baru diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem hukum pidana di Indonesia dan memberikan keadilan bagi masyarakat.
Tag:
#KUHAP #RUUKUHAP #KUHAPBARU
Become a member
Get the latest news right in your inbox. We never spam!
Comments