Luhut Panjaitan Tegas Minta Prabowo Untuk Cabut Izin PT Toba Pulp Lestari (TPL)

arinanews.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan blak-blakan soal dirinya yang sering disangkut pautkan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan pengolahan kayu di Tapanuli, Sumatera Utara. 

Perusahaan itu belakangan banyak disorot karena diduga menjadi biang kerok parahnya dampak bencana beberapa waktu lalu. Luhut menegaskan dirinya tak punya sangkut paut apapun soal PT TPL, dan tegas menolak operasi TPL. Dia bercerita perusahaan tersebut sebetulnya sudah ada sejak tahun 2000-an. Dia pun sebetulnya sudah mempelototi perusahaan tersebut sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur). 

"Kalau boleh jujur, saya sudah menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari (yang sebelumnya dikenal sebagai PT Indorayon) sejak lebih dari 20 tahun lalu," ujar Luhut, dikutip dari akun Instagram resmi Luhut Pandjaitan, Senin (12/1/2026). Luhut bercerita pernah melihat demo masyarakat soal perusahaan Indorayon, perusahaan yang diklaim Luhut cikal bakal PT TPL. Di tengah demo dia menyempatkan diri bertanya kepada masyarakat apa yang jadi keluhan demo. Hasilnya, banyak masyarakat menolak operasi Indorayon. "Saya minta berhenti. Saya turun, saya tanya sama rakyat itu apa yang terjadi? 'Ini merusak lingkungan, Pak. Airnya ke danau Toba juga. 

Terus kemudian bau juga. Kemudian potongan kayu juga.' Jadi Anda bayangin, tahun 2001 saja, rakyat itu sudah paham mengenai lingkungan," kisah Luhut. Bahkan bukan cuma menerima keluhan, Luhut secara langsung meminta Gus Dur untuk menutup operasi Indorayon (nama TPL sebelumnya). "Waktu itu zamannya Gus Dur, itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ. Jadi kita suspend aja. 

Kita tutup aja," cerita Luhut. Perusahaan itu pun pada akhirnya sempat ditutup. Namun karena lobi politik, kata Luhut, perusahaan itu berjalan dan beroperasi kembali. Luhut secara blak-blakan bilang TPL menjadi biang kerok terbesar kurangnya hutan di Tapanuli. Dia berani memberikan bukti foto-foto satelit dari tahun kisake tahun. "Kalau diurut nanti, foto satelit kan bisa dilihat. 

Betapa zaman itu sebenarnya, kerusakan yang paling besar hutan di Tapanuli, adalah karena TPL ini," sebut Luhut. Kini setelah PT TPL ramai lagi dibicarakan, Luhut menyatakan dirinya sudah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih kembali lahan yang dikelola TPL kepada negara. "Waktu menghadap Presiden (Prabowo) saya laporkan kepada beliau, bahwa menurut saya, Pak Presiden, karena sekarang Bapak sudah memerintahkan untuk membuat genome sequencing, dan menjadi seeding industry, pabrik bibit untuk holtikultura di Humbang Hasundutan, ya sekalian saja Pak, di relinquish tanahnya TPL itu, sehingga petani bisa kerja di sana, rakyat," papar Luhut. 

Dia menyimpulkan saat ini Toba Pulp Lestari sejatinya sudah cukup untuk mengeruk keuntungan dari bumi Tapanuli. Luhut menyatakan operasional perusahaan tersebut tidak benar. "Jadi, menurut saya, nggak ada gunanya itu lagi Toba Pulp itu. Toba Pulp, sudah cukup itu. Itu kan sebenarnya nggak benar," kata Luhut.

Luhut juga menantang pihak yang menuduhnya agar menunjukkan bukti. Ia menegaskan hanya memiliki saham di perusahaan Toba Sejahtera yang ia dirikan sendiri. Dia bilang, satu-satunya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki adalah batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"Di situ ada Kutai Energi satu-satunya yang punya IUP yang saya dapat 2003 atau 2004, IUP batu bara di Kutai Kertanegara. Itulah sampai hari ini milik saya," ujar Luhut. Luhut juga membantah memiliki saham atau IUP nikel, termasuk di perusahaan nikel di Morowali. "Saya punya saham katanya di sana. Tidak punya. Tunjukkan, bawa kemari," ucap Luhut. Ia mengaku jengkel karena tuduhan ini menyangkut harga dirinya.Sejak masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut memastikan tidak pernah ingin memiliki IUP nikel.

Pernah Tolak TPL Sejak Era Gus Dur

PT Toba Pulp Lestari merupakan satu dari sekian perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara yang diperiksa Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). KLH memeriksa delapan perusahaan kaewna terkait dugaan pelanggaran lingkungan yang diduga penyebab banjir dan longsor pada akhir November 2025. Pemeriksaan ini dilakukan setelah ditemukan indikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai izin, lemahnya pengelolaan lingkungan, serta kegagalan perusahaan mengendalikan erosi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga.

Luhut mengklaim dirinya sudah menolak kehadiran TPL sejak menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) pada era Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). "Saya nolak TPL itu sebenarnya sejak saya lihat sendiri waktu saya Menperindag waktu saya pergi ke Toba, ke gereja HKBP di Pea Raja," ujarnya. Kala itu, ketika Luhut sedang melewati jalan di Pea Raja, Sorkam, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan melewati TPL yang kala itu masih bernama Indorayon, ia melihat ada demo.

Luhut meminta mobilnya berhenti di situ, tetapi ia mendapat penolakan dari orang di sekitarnya karena pendemo di situ disebut kerap merusuh. Luhut kekeuh tetap ingin turun dari mobil dan menemui pendemo. Akhirnya ia turun dan berdialog bersama demonstran di situ. Pendemo saat itu mengeluhkan soal pencemaran lingkungan, bau tak sedap, dampak ke Danau Toba, hingga soal potongan. "Jadi anda bayangin tahun 2001 saja rakyat itu sudah paham mengenai lingkungan," ucap Luhut.

Minta Ditutup

"Zaman itu sebenarnya kerusakan yang paling besar hutan di Tapanuli adalah karena TPL ini, Indorayon ini," kata Luhut.

Kini, Luhut kembali mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar TPL ditutup. Menurut dia, itu juga berkaitan dengan keinginan Prabowo menjadikan Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, sebagai pusat genom sequencing dan seeding industry untuk hortikultura. "Jadi, menurut saya tidak ada gunanya itu lagi Toba Pulp di situ. Toba Pulp itu sudah cukup itu. Itu kan sudah enggak benar," ujar Luhut.